Masyarakat Diminta Waspada, NIK dan KK Rawan Disalahgunakan

SOPO - Menteri Komunikasi Rudiantara meminta masyarakat waspada dan memiliki kesadaran terhadap keamanan data pribadi mereka. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi pencurian dan penyalahgunaan identitas.

Ilustrasi KTP.

Rudiantara juga meminta agar masyarakat tak memberi data pribadi pada badan yang tak memiliki otoritas dan mengembangkan kebiasaan mengganti PIN dan password untuk setiap akun yang dimiliki. "Biasakan ganti password, biasakan ganti PIN, biasakan jangan memberikan fotokopi, atau informasi KK dan NIK kepada badan yang tidak memiliki otoritas," katanya.

Hal ini diungkap Rudi terkait maraknya kasus penyalahgunaan NIK dan KK selama masa registrasi kartu prabayar.

Padas kesempatan yang sama, Menkominfo Rudiantara menerangkan bahwa pihaknya juga telah meminta pihak kepolisian untuk menindak pelaku penyalahgunaan NIK dan KK tersebut.

"Saya sudah berkoordinasi dengan polisi bahwa nanti jika ada yang menyalahgunakan identitas NIK dan KK tidak sesuai dengan miliknya silakan diproses," ujar Rudi yang sebelumnya menegaskan tak ada kebocoran sistem di Kominfo.

Sebelumnya, dijelaskan bahwa setidaknya ada dua ancaman pidana yang dapat diterapkan untuk menjerat pelaku penyalahgunaan identitas yakni melalui Undang Undang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Sisminduk) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Berdasarkan UU Sisminduk, pelaku akan diganjar dua tahun penjara. Sementara, pelanggaran UU ITE memberikan ancaman penjara bahkan mencapai 12 tahun dan denda 2 miliar.

Terkait penyalahgunaan NIK dan KK ini, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menilai pihaknya akan melakuan pengamanan untuk memastikan tidak ada kebocoran data dari sisi sistem.

"Tentunya kami akan kembali pada sistem pengamanan negara jadi utamanya ketika data centernya yang digunakan untuk menabung semua data itu kita jaga dulu jangan sampai bisa diretas atau ditembus oleh siapa pun," kata Djoko Setiadi, Kepala BSSN saat ditemui di acara kampanye Hari Kebudayaan Keamanan Informasi di Jakarta, Rabu (7/3/18).

Jika terjadi kebocoran, Djoko meyakini bahwa kemungkinan besar penyebabnya adalah peretasan. Hal itu dinilainya sangat berbahaya terutama di masa menjelang tahun politik.

"Karena kemungkinan besar terjadinya kebocoran ini adalah karena terjadi peretasan-peretasan atau barangkali kebocoran-kebocoran yang saya sendiri juga belum tahun pasti sehingga diretasnya nggak kira-kira di luaran sana dan yang protes juga ribuan. Hal ini sangat berbahaya. Untuk itu, kita juga bekerjasama dengan berbagai pihak," tuturnya. (sumber: CNN Indonesia)